pada tanggal 14 september 2024 pembicara Bpk Christopher eko bawono dengan tema "PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DITJEN DUKCAPIL MELALUI METODE AKSES ONLINE (WEB PORTAL & WEB SERVICE) DAN OFFLINE (CARD READER) DALAM MENDUKUNG LAYANAN PERBANKAN"
Komponen utama pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Salah satu komponen utama dalam pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah memahami prinsip keamanan informasi. Prinsip-prinsip ini meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, yang sering disebut sebagai triad CIA. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sedangkan integritas berkaitan dengan akurasi dan konsistensi data. Ketersediaan, di sisi lain, menjamin bahwa informasi dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan. Memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam konteks pelatihan, terutama dalam mendukung layanan perbankan yang memerlukan perlindungan data yang ketat dan terpercaya untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
Komponen lainnya dalam pelatihan SMKI adalah teknik penilaian dan manajemen risiko. Proses ini melibatkan, identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang mungkin mengancam keamanan informasi dalam organisasi. Dengan menggunakan teknik penilaian risiko yang tepat, peserta pelatihan dapat memahami bagaimana mengukur potensi ancaman terhadap data yang dikelola, serta menentukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini sangat penting dalam memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil melalui metode akses online dan offline, di mana risiko terkait dengan pengelolaan data pribadi harus diminimalkan untuk memastikan ketersediaan dan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.
Kepatuhan terhadap standar dan peraturan juga merupakan komponen kunci dalam pelatihan SMKI. Dalam konteks ini, peserta harus memahami berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ISO 27001, yang mengatur pengelolaan informasi keamanan. Kepatuhan terhadap standar-standar ini tidak hanya membantu organisasi dalam menghindari sanksi hukum, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata klien dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan praktik terbaik dalam keamanan informasi, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memastikan bahwa layanan perbankan yang diberikan menggunakan data kependudukan secara efektif dan aman, baik melalui portal web maupun pembaca kartu.